Sistem Perekonomian Pancasila Di Era Globalisasi

Masih relevankah Sistem Perekonomian Pancasila di era Globalisasi saat ini ?

Sistem Perekonomian yang di terapkan oleh Negara Indonesia adalah sistem perekonomian yang di jalankan di Indonesia harus berpedoman pada pancasila, Sistem ekonomi Indonesia yaitu suatu aturan & tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan . Sistem perekonomian di setiap Negara di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ideologi bangsa, Sifat & jati diri bangsa & stuktur ekonomi. 

    Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila :

Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam Sistem Ekonomi Pancasila tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.

Setelah membahas mengenai apa itu Sistem Ekonomi Pancasila, kita akan beralih ke pembahasan berikutnya. Yaitu ciri – ciri sistem ekonomi pancasila

Ciri - Ciri Sistem Ekonomi Pancasila :

Ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab III B No.14.

Berikut ini ciri pokok sistem ekonomi Pancasila, Berdasarkan Pasal 33 Setelah Amandemen 2002 :

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan 
• Cabang - cabang produksi yang penting bagi negara & yang menguasai hajat hidup orang banyak  dikuasai oleh negara. 
• Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat. 
• Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan GBHN Bab III B No. 14 :

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata.

Dapat disimpulkan bahwa seharusnya pemerintah memberikan pengarahan atau sosialisasi mengenai pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat yang nantinya akan memberikan kesadaran agar masyarakat lebih berinovasi dalam mengembangkan usaha

Disadari atau tidak, globalisasi telah menumbuhkan kapitalisme global. Mengapa demikian? Terlihat dari semakin banyaknya pengusaha yang semakin melebarkan sayap dalam dunia nya dengan melakukan eksfansi dan diversifikasi sehingga membuat usaha nya nampak seperti gurita raksasa, Kapitalisme global itu sendiri juga menyebabkan perusahaan-perusahaan asing yang semakin merajalela merasa bebas untuk menempatkan usaha nya di bumi pertiwi. Sebut saja Mc Donald’s, Chevron, dan banyak perusahaan asing lainnya, Di lain sisi, pemerintah nampak tidak transparan terhadap masyarakat dalam beberapa aspek. Di antaranya dengan melakukan privatisasi terhadap beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk selanjutnya dijual ke pihak swasta baik itu pengusaha lokal maupun asing. Adapun beberapa BUMN yang boleh diprivatisasi ialah BUMN yang berusaha di bidang listrik, industri strategis, perkeretaapian, rumah sakit, transportasi umum, perbankan dan air. Kenyataan bahwa pemerintah membolehkan privatisasi terhadap beberapa BUMN tadi menunjukkan betapa bertolak belakangnya perealisasian UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dengan kehidupan ekonomi di Indonesia.

Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila :

Kelebihan:

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusasi hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
6. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
7. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Kekurangan :

• Sistem free fight liberalism (sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan
• Sistem terpusat, yang dapat mematikan potensi, kreasi, dan inisiatif warga masyarakat.
• Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat

Fungsi Sistem Ekonomi Pancasila :
 

• Menyediakan cara / metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian.
• Menyediakan mekanisme tertentu agar pembagian hasil produksi di antara anggota masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya

Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya manusia ternyata memiliki kekurangan tenaga manusia yang berkeahlian bukan salah pemerintah , juga bukan salah bangsa Indonesia , jika seakan – akan kita lupa dengan sistem ekonomi pancasila. Globalisasi memang tidak bisa di hindari . Selain memiliki kemampuan mencengkram yang kuat . globalisasi memiliki sifat kafilarisasi artinya globalisasi bisa masuk melalui celah sekecil apapun dan melalui cara apa pun.

Ada beberapa bukti masih kokohnya sistem ekonomi pancasila antara lain sebagai berikut :

-          Pemerintah lebih cenderung melaksanakan program – program ekonomi kerakyatan dengan cara menyalurkan kredit usaha rakyat ( KUR ) untuk membantu para pengusaha kecil meningkatkan usaha dan kesejahteraannya.

-          Melalui Bank – bank pemerintah , pemerintah lebih banyak lagi menyalurkan dana untuk kredit usaha rakyat bagi pengusaha kecil dan menengah.

-          Pemerintah mengenderangkan pembuatan hak paten dan hak cipta bagi para pengusaha Indonesia.

-          Pemerintah lebih Mengutamakan pemberdayaan produk – produk pengusaha dalam negeri dari pada mancanegara.

-          Pemerintah melakukan pengetatan kualitas terhadap produk – produk impor yang ingin bersaing dengan produk yang sama di dalam negeri

-          Dalam berinvestasi, pemerintah lebih mengutamakan pengusaha pribumi terkecuali mereka ( asing ) memiliki keunggulan dan keuntungan yang signifikan untuk kemasalahan bangsa Indonesia

Beberapa bukti di atas menunjukkan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila masih relevan dan masih dapat berdiri kokoh di tengah terpaan arus globalisasi.

Daftar Pustaka

• http://alkautsaroh.blog.upi.edu/2015/09/28/sistem-ekonomi-pancasila/
• http://trichairani.blogspot.co.id/2015/02/makalah-sistem-ekonomi-pancasila.html
• http://www.anneahira.com/sistem-ekonomi-pancasila.htm

Masalah Pengelolaan SDA & Struktur Penguasaan SDA

Masalah Pengelolaan SDA Dan Struktur Penguasaan SDA

Permasalahan pengelolaan SDA menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini & masa yang akan datang. Di lain pihak sumber daya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan, terutama berkaitan dengan cara - cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi.

Kerusakan - kerusakan SDA di dalam ekosistem - ekosistem tersebut terjadi terutama karena kekeliruan dalam pengelolaannya sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar, yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan.

Padahal sumber daya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia, dan karena menjadi sangat penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi & kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurasan & degradasi.

Kecenderungan ini baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya & terjadi di hampir semua kawasan, baik terjadi di negara maju maupun negara berkembang.

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 menghasilkan sebuah ketetapan yang penting bagi masa depan pengelolaan sumber daya alam & lingkungan hidup. 

Keluarnya ketetapan ini dilandasi kesadaran pemikiran tentang kegagalan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebelumnya. Dalam konsideran TAP MPR tersebut dijelaskan beberapa peta permasalahan

• Sumber daya agraria dan sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
• Adanya persoalan kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan sumber daya alam
• Pengelolaan sumber daya agaria dan sumber daya alam selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik
• peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan
• pengelolaan sumber daya agraria dan SDA yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik.

Kebijakan SDA Dan Struktur Penguasaan SDA

Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.   Sesuai dengan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah :

• Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup
• Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
•  Membangun hubungan interdependensi antar daerah.
• Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan SDA & lingkungan hidup. Program itu mencakup : 

• Program Pengembangaan Dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.

•   Bertujuan untuk memperoleh & menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi & produktivitas SDA & lingkungan hidup melalui inventarisasi & evaluasi,.
• Sasaran dari program ini adalah tersedia & teraksesnya informasi SDA dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah 

o   Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi Dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

• Bertujuan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan & pelestarian SDA dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral
• Sasaran dari program ini adalah termanfaatkannya, SDA untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien & berkelanjutan. 

o   Program Pencegahan Dan Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup. 

•  Bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan SDA yang berlebihan, serta kegiatan industri & transportasi.
• Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

o   Program Penataan Kelembagaan Dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup. 

• Bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum,  perangkat hukum & kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan  pengelolaan sumber daya alam.
• Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang SDA dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil & konsisten. 

o   Progam Peningkatan Peranan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

• Bertujuan untuk meningkatkan peranan & kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
• Sasaran dari program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan & pengambilan keputusan, perencanaan & pelaksanaan sampai pengawasan

Dominasi Sumber Daya Alam Di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang sangat besar. Menyimpan banyak sumber mineral, energi, perkebunan , hasil hutan dan hasil laut yang melimpah.

Saat ini Indonesia berada pada peringkat 6 dalam hal cadangan emas, nomor 5 dalam produksi tembaga, urutan 5 dalam produksi bauksit, penghasil timah terbesar di dunia setelah Cina, produsen nikel terbesar ke dua di dunia.

Negara ini adalah produsen sumber energi terbesar. Berada pada urutan nomor 2 eksportir batubara di dunia setelah Australia, eksportir gas alam bersih LNG terbesar di dunia. Eksportir terbesar gas alam cair setelah Qatar dan Malaysia. Dalam hal komoditi perkebunan Indonesia berada pada nomor 1 dalam produksi CPO, produsen karet terbesar di dunia, berada dalam urutan 3 dalam hal produksi kakao.

Pada realita yang ada saat ini dominasi asing makin meluas dan menyebar pada seluruh aspek-aspek perekonomian, Dominasi asing semakin kuat pada sektor-sektor strategis, seperti keuangan, energi dan sumber daya mineral, telekomunikasi, serta perkebunan. Dengan dominasi asing seperti itu, perekonomian sering kali terkesan tersandera oleh kepentingan mereka.

Pihak asing telah menguasai 50,6 persen aset perbankan nasional. Bukan Hanya Perbankan Saja Tetapi Juga Migas , Pertambangan dan di bidang lainnya Secara perlahan porsi kepemilikan asing terus bertambah. Karena dominasi asing ini sudah begitu luas, dan sudah menimbulkan kerugian dan penderitaan yang sangat besar pula bagi bangsa dan Negara. 

Dengan melakukan berbagai tindakan yang menyebabkan terjadinya dominasi asing di bidang ekonomi bangsa maka mereka ini telah melanggar UUD 45 pasal 33, yang berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat.

Tidak dipungkiri SDA dibumi pertiwi ini memang sangat melimpah akan tetapi hal tersebut tidak dibarengi oleh SDM yang ada, untuk mengolah SDA tersebut harus dibutuhkan SDM yang berkualitas.

SDA Indonesia semakin lama akan tergerus habis dinikmati oleh pihak asing. Sementara Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri melihat pihak asing menikmati hasil bumi Indonesia

Seharusnya Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, mempertahankan kedaulatan dalam penguasaan sumber daya alam yang ada. Mungkin tidak seratus persen penuh sumber daya alam dikuasai oleh pemerintah, tetapi setidaknya ada pihak swasta yang berasal dari kepemilikan masyarakat yang diberikan kesempatan mengelola sumber daya alam tersebut.

Tentu manfaatnya akan lebih terasa bagi masyarakat dibandingkan pemerintah menjual aset negara kepada perusahaan asing. Dengan begitu pemerintah dapat mengembalikan amanat konstitusi yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 khususnya tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia

Daftar Pustaka

•   http://garintaamalia.blogspot.co.id/2015/04/41-masalah-sumber-daya-alam-struktur.html 
• https://riskadwicahyanti.wordpress.com/2015/04/22/kebijakan-sumber-daya-alam-struktur-penguasaan-sumber-daya-alam/ 
• http://mariyammariya.blogspot.co.id/2015/04/dominasi-sumber-daya-alam-di-indonesia.html